Kesehatan Gigi Nasional Perspektif Masa Depan
Program pemberdayakan daerah pada penyelenggaraan
pembangunan kesehatan pada awalnya diharapkan melalui bentuk program
desentralisasi, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dan bahkan
memunculkan euforia di daerah yang mengakibatkan pembangunan kesehatan termasuk
kesehatan gigi menjadi terkendala.
Beberapa isu satrategis penting yang dihadapi pembangunan kesehatan
dewasa ini termasuk kesehatan gigi dan mulut adalah: 1) Perubahan epidemiologis
dan demografi, dimana derajat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah,
2) Mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya tenaga kesehatan yang belum
optimal, perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan beresiko tinggi
masih kurang memadai, dan 3) Penelitian dan pengembangan kesehatan secara
menyeluruh belum sepenuhnya menunjang pembangunan kesehatan.
Dalam hubungan isu strategis tersebut, terdapat dua tingkat pengambil keputusan
dalam ranah kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan secara fundamental dalam
perspektif konsep pemerataan kesehatan. Tingkat pertama mencakup pengembangan
parameter yang luas bagi tindakan-tindakan pemerintah, seperti penyediaan
jaminan kesehatan nasional dan kematangan lembaga keuangan negara dalam hal
efisiensi pembiayaan kesehatan.
Konsep pertama mengenai pemerataan pelayanan kesehatan tercermin pada kebijakan
pembiayaan kesehatan tahun 2000-2007 yang telah berhasil memperbaiki pemerataan
sosial ekonomi masyarakat. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, rumah sakit
pemerintah maupun swasta cenderung hanya digunakan oleh kalangan yang mampu,
dan di satu sisi sebagian besar masyarakat miskin, belum mampu memanfaatkan
fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan oleh berbagai faktor termasuk
keterbatasan sumber daya.
Kondisi ini dapat menjelaskan kita bahwa kebijakan jaminan pendanaan seperti
jaring pengaman sosial bidang kesehatan dan asuransi kesehatan miskin berhasil
mengurangi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan secara merata dan terjangkau. Adanya program perlindungan
kesehatan bagi masyarakat mempunyai arah positif menuju semakin terlindunginya
setiap level masyarakat.
Namun di sisi yang lain, data tentang akses dan kualitas kepelayanan dasar
(puskesmas) dan pelayanan rujukan (rumah sakit) serta pemerataan sumber daya
manusia, masih menunjukkan gejala ketidak merataan secara horizontal. Jumlah
sarana pelayanan kesehatan gigi termasuk sumber daya manusia (dokter gigi dan
perawat gigi) tidak terdistribusi secara merata di berbagai daerah dan kualitas
pelayanan kesehatan gigi juga masih berbeda sesuai dengan letak geografis
daerah masing-masing yang sulit terjangkau.
Kebijakan Strategis
Keadaan inilah yang perlu mendapat perhatian serius bagi pemegang kebijakan
strategis di sektor kesehatan, termasuk di dalamnya unsur pelayanan kesehatan
gigi dan mulut. Perlu untuk memahami bagaimana teori equity (pemerataan)
pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan harapan Permenkes 971 Tahun 2009,
tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan. Konsep
kedua tentang keuangan negara dalam hal ini mencakup desain pembiayaan
kesehatan di Indonesia.
Pembiayaan kesehatan sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persentase
pengeluaran nasional sektor kesehatan pada tahun 2005 adalah sebesar 0.81% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tahun 2007 menjadi 1.09 % dari PDB,
meskipun belum mencapai 5% dari PDB seperti dianjurkan WHO. Demikian pula
dengan anggaran kesehatan, pada tahun 2005 besar APBN kesehatan adalah Rp
11.114 triliun, meningkat menjadi Rp 18.750 triliun pada tahun 2007. Anggaran
kesehatan per kapita bersumber dari APBN kesehatan dan dana alokasi khusus pada
tahun 2005 adalah Rp 15.772 meningkat menjadi Rp 32.975 pada tahun 2007.
Pembelanjaan kesehatan masih didominasi pembelanjaan publik (49,6%) berbanding
pemerintah (50,4%). (WHO, 2008). Tiga puluh persen dari pembiayaan tersebut
bersumber dari pemerintah dan sisanya sebesar 70% bersumber dari masyarakat
termasuk swasta, yang sebagian besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif.
Pengalokasian dana bersumber pemerintah yang dikelola oleh sektor kesehatan
sampai saat ini juga belum begitu efektif dan lebih banyak dialokasikan pada
upaya kuratif.
Belum Adil
Sementara itu besarnya dana yang dialokasikan untuk upaya promotif dan
preventif masih sangat terbatas. Pembelanjaan dana pemerintah belum cukup adil
untuk mengedepankan upaya kesehatan masyarakat dan bantuan untuk keluarga
miskin. Mobilisasi sumber pembiayaan kesehatan dari masyarakat masih terbatas
serta bersifat perorangan (out of pocket). Jumlah masyarakat yang memiliki
jaminan kesehatan masih terbatas, yakni kurang dari 20% penduduk. Pembiayaan
kesehatan di Indonesia tahun 2000 masih sebesar Rp 171.511,
sementara Malaysia telah mencapai 374 dolar. Dari segi capital expenditure (modal
yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa kesehatan) untuk sektor kesehatan,
pemerintah hanya mampu mencapai 2,2 persen sementara Malaysia sebesar 3,8
persen. Kondisi ini masih jauh dibanding Amerika Serikat yang mampu mencapai
15,2 persen pada 2003 (Adisasmito, 2008).
Program pemberdayakan daerah pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada
awalnya diharapkan melalui bentuk program desentralisasi, namun dalam
kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dan bahkan memunculkan euforia di daerah
yang mengakibatkan pembangunan kesehatan termasuk kesehatan gigi menjadi
terkendala.
Dua konsep kebijakan di atas menurut kami telah cukup kompeten dalam memberikan
ekspektasi yang besar bagi sebuah keadilan dalam mendapatkan pemerataan dan
keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan bilamana dipergunakan secara maksimal
dan tepat sasaran, terkhusus lagi pada pemerataan kesehatan gigi dan
mulut yang hingga dekade ini masih terpinggirkan dan belum terjamah secara
maksimal oleh pengambil sistem kebijakan.
Konsep pemerataan kesehatan yang yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945
dan peraturan pemerintah dengan perangkat rumah sakit dan puskesmas sebagai
ujung tombaknya. Menurut pengamatan dan pencermatan kami sebagai praktisi dan
klinisi di bidang kedokteran gigi dan pelaku langsung masih belum memberikan
gambaran kerangka dasar utuh bagi kebutuhan kesehatan secara nasional.
Kemudian menyentuh bidang kesehatan gigi secara proporsional dan
berkesinambungan, meskipun berbagai perangkat data dan fakta aktuil termasuk
riset kesehatan dasar 2007 sudah sangat jelas mencerahkan kita akan fenomena
kesehatan gigi dan mulut, meski tidak ditindaklanjuti lagi
penyempurnaannya pada uraian data riset kesehatan dasar 2010. Parameter
prevalensi dan cakupan yang kemudian dibahas secara terperinci menurut bidang
masing-masing program kesehatan sebagai titik dasar dan landasan berpikir
menuju pencapaian tujuan pembangunan milenium belum merangkul satu sisi yang
tidak juga kalah pentingnya yaitu kesehatan gigi dan mulut secara lebih detail.
Artikel Lainnya:
